Utarakannews.com, Parepare – Massa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Parepare menggeruduk Kantor DPRD Parepare pada Senin kemarin. Mereka menuntut agar Rancangan Undang- Undang Perampasan Aset dan menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR-RI.
Dari pantauan Utarakannews.com, ketua beserta anggota DPRD Parepare tampak menemui massa aksi yang memadati depan Kantor DPRD Parepare di Jalan Jenderal Sudirman. Lima pimpinan fraksi DPRD Parepare juga ikut menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait tuntutan dari mahasiswa Parepare.
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir menyampaikan, pihaknya mendukung apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan para mahasiswa ini.
“Ada dua persoalan (tuntutan), yang pertama mendesak untuk segera disahkan Rancangan Undang-undang perampasan aset. Yang kedua, membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR-RI,” ungkapnya.
Dia berjanji, pihaknya akan segera mengawal dan mengantar langsung aspirasi mahasiswa ini ke DPR RI. Selain itu, aspirasi itu akan disampaikan ke masing-masing pimpinan partai.
“Kami juga mendukung sepenuhnya DPRD Parepare dan insya Allah besok kami akan kirim rekomendasi ke DPR-RI ke masing- masing partai, dilampiri aspirasi adek-adek mahasiswa Parepare,” ujarnya.
Kaharuddin menegaskan, semua Fraksi DPRD menyetujui aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Ia mengatakan, aspirasi mahasiswa sesuai dengan pemikiran DPRD Parepare.
